Menu Close

Serap Banyak Tenaga Kerja, RUU Minuman Beralkohol Bisa Picu Pengangguran?

Serap Banyak Tenaga Kerja, RUU Minuman Beralkohol Bisa Picu Pengangguran?

Dewan perwakilan rakyat (dpr) tengah menggodok draf perancangan undang-undang (ruu) mengenai larangan minuman mengandung alkohol (minol). Ini lalu memetik bermacam tanggapan dari warga. Masalahnya sejauh ini telah ada beberapa peraturan yang mengendalikan peredaran minuman mengandung alkohol serta dipandang cukup efisien.

 

Disamping itu. Sekretaris jenderal (sekjen) federasi pebisnis importir serta distributor minuman import (apidmi). Ipung nimpuno menjelaskan tingkat mengonsumsi minuman mengandung alkohol di indonesia cuman seputar 0.2 % dari keseluruhan komunitas atau sama seputar satu mili liter per orang.

Jumlah ini semakin lebih rendah dibanding dengan beberapa negara lain di teritori asia tenggara yang capai seputar 1 % dari keseluruhan komunitas.

Melihat pada keadaan kritis karena wabah covid-19. Ipung memandang hal yang harusnya jadi konsentrasi pembikin peraturan ialah usaha untuk perbaikan perekonomian.

“dari federasi menyaksikannya dengan keadaan ekonomi yang lagi dirundung kritis sebab wabah covid-19. Semestinya tidak ada urgensinya dpr ajukan ruu minol.” katanya waktu dikontak liputan6.com. Sabtu (14/11/2020).

Ipung mengatakan. Industri minuman mengandung alkohol meresap banyak tenaga kerja. Dimulai dari hilir ke hulu yang menyertakan beberapa ratus ribu tenaga kerja. Berarti. Bila ruu minol ini ditetapkan. Karena itu mempunyai potensi perbanyak pengangguran karena robohnya industri minol yang tidak dapat bekerja.

Mengarah pada pasal 6 draf ruu itu. Karena itu tiap orang yang menghasilkan. Jual (penjual). Simpan. Atau konsumsi alkohol dapat terancam pidana.

“tiap orang tidak boleh masukkan. Simpan. Mengedarkan. Serta/atau jual minuman mengandung alkohol kelompok a. Kelompok b. Kelompok c. Minuman mengandung alkohol tradisionil. Serta minuman mengandung alkohol kombinasi atau racikan seperti diartikan dalam pasal 4 di daerah negara kesatuan republik indonesia.” bunyi pasal 6 draf ruu itu.

Ipang selanjutnya menanyakan kembali lagi apa landasan dari pengkajian ruu minol tahun ini. Ingat awalnya pada 2015 lalu. Dpr sempat mengulas ruu ini tetapi tidak ada lanjutannya. Dijumpai. Fakta dpr saat itu untuk mendesak angka kriminalitas yang dipandang mengambil sumber dari mengonsumsi minuman mengandung alkohol.

Menurut ipung. Cairan memabukkan yang diartikan bukan murni alkohol. Tetapi metanol. Di mana metanol ini mempunyai karakter yang serupa dengan alkohol. Tetapi bukan untuk dimakan manusia. Serta tentu saja lebih gampang dicapai. Baik dari sisi harga atau ketersediaannya.

“jika yang disebut itu methanol. Ya bikinlah undang-undang anti methanol.” kata ipung.

Perancangan undang-undang (ruu) minuman mengandung alkohol kembali lagi hangat dibicarakan. Ini karena ruu itu tengah diulas oleh tubuh legislasi (baleg) dpr.

Dari draf ruu minol yang disaksikan merdeka.com. Sangsi pidana atau denda untuk peminum minuman mengandung alkohol ikut ditata.

Sangsi itu ditata dalam pasal 20 bab iv ketetapan pidana yang mengeluarkan bunyi:

Tiap orang yang konsumsi minuman mengandung alkohol seperti diartikan dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara sedikitnya (3) tiga bulan paling lama 2 (dua) tahun atau denda sedikitnya rp10.000.000 (sepuluh juta) serta terbanyak rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya isi pasal 21 bab iv ketetapan pidana mengeluarkan bunyi:

(1) dalam soal tindakan seperti diartikan dalam pasal 20 mengusik keteraturan umum atau memberikan ancaman keamanan seseorang dipidana dengan pidana penjara sedikitnya 1 (satu) tahun serta paling lama 5 (lima) tahun atau denda sedikitnya rp20.000.000.- serta terbanyak rp100.000.000.00 (100 juta rupiah).

(2) dalam soal tindakan seperti diartikan pada ayat (1) menyebabkan raibnya nyawa seseorang. Dipidana dengan pidana dasar ditambahkan 1/3 (satu pertiga).

Saat itu. Pasal 7 yang tercantum dalam pasal 20 bab iv ketetapan pidana dalam ruu larangan minuman mengandung alkohol mengeluarkan bunyi:

Tiap orang tidak boleh konsumsi minuman mengandung alkohol kelompok a. Kelompok b. Kelompok c. Minuman mengandung alkohol tradisionil serta minuman mengandung alkohol kombinasi atau racikan seperti diartikan dalam pasal 4.

Pasal 4 yang diartikan dalam ruu larangan minuman mengandung alkohol terbagi dalam 2 ayat. Bunyinya sebagai berikut ini:

1) minuman mengandung alkohol yang tidak boleh dikelompokkan berdasar kelompok serta kandungannya selaku berikut ini: a. Minuman mengandung alkohol kelompok a ialah minuman mengandung alkohol dengan kandungan etanol lebih dari 1% (satu %) s/d 5% (lima persen);b. Minuman mengandung alkohol kelompok b ialah minuman mengandung alkohol dengan kandungan etanol lebih dari 5% (lima %) s/d 20% (dua puluh persen); danc. Minuman mengandung alkohol kelompok c ialah minuman mengandung alkohol dengan kandungan etanol lebih dari 20% (dua puluh %) s/d 55% (lima puluh lima %).

(2) tiap minuman mengandung alkohol berdasar kelompok seperti diartikan pada ayat (1). Tidak boleh minuman mengandung alkohol yang mencakup:a. Minuman mengandung alkohol tradisionil; danb. Minuman mengandung alkohol kombinasi atau racikan.

Sesaat. Wakil ketua baleg dpr ri ibnu multazam menerangkan. Baleg dpr ri sudah terima surat yang diberi tanda tangan oleh 21 orang pengusul dari 3 fraksi. Yakni fraksi ppp. Fraksi pks. Serta fraksi gerindra pada tanggal 24 februari 2020 hal permintaan harmonisasi ruu larangan minuman mengandung alkohol.

“ruu ini adalah lanjutan yang diawali kembali pada persidangan ini dari masa lalu. Judulnya tetap sama yaitu larangan minuman mengandung alkohol.” sebut ibnu di gedung parlemen. Senayan. Jakarta. Selasa (10/11).

Ibnu menjelaskan. Pada pengkajian era sebelumnya. Ruu ini penuh dinamika. Pengusul menginginkan supaya anggota baleg dpr ri dapat mengulas serta menyepakati untuk diusulkan di tingkat seterusnya.

“tapi dinamika pengkajian tahun lalu itu telah ditutup. (tetapi) sebab ada norma-norma baru. Yang diantaranya tiap orang tidak boleh menghasilkan. Simpan. Mengedarkan. Serta konsumsi minuman mengandung alkohol. Di sini telah ada draf yang (didalamnya) relatif sama dengan draf ruu yang awalnya diulas serta penuh dinamika itu.” katanya.

Di lain sisi. Pengusul ruu larangan minuman mengandung alkohol fraksi ppp illiza sa’aduddin djamal menerangkan keutamaan ruu larangan minuman mengandung alkohol. Ia ngomong. Pemakaian alkohol yang terlalu berlebih bisa bikin rugi untuk kesehatan serta dapat mengakibatkan masalah psikis. Dan resiko sosial yang bikin rugi.

“ruu mengenai larangan minuman mengandung alkohol adalah ruu saran dari anggota dpr ri fraksi ppp. Fraksi pks serta fraksi gerindra dengan arah membuat perlindungan warga dari imbas negatif membuat keteraturan serta ketentraman dalam masyarakat dari beberapa peminum minuman mengandung alkohol. Tumbuhkan kesadaran warga berkenaan bahaya minuman mengandung alkohol. Serta membuat keteraturan serta ketentraman dalam masyarakat dari beberapa peminum.” tutur illiza.

Dia merinci jika pengusul ruu larangan minuman mengandung alkohol terbagi dalam 21 orang yang terbagi dalam 18 orang anggota dari f-ppp. Dua orang dari f-pks. Serta satu orang dari f-gerindra. Surat permintaan harmonisasi serta pengkajian ruu larangan minuman mengandung alkohol itu dibikin pada tanggal 24 februari 2020 serta diterima oleh baleg pada tanggal 17 september 2020.

“intisari ruu larangan minol diantaranya terbagi dalam judul. Kategorisasi minuman alkohol. Larangan. Pengaturan. Pemantauan. Ikut serta warga. Ketetapan pidana. Dan penutup. Menyaksikan kenyataan yang ada. Semestinya pengkajian ruu larangan minol bisa diteruskan serta ditetapkan untuk kebutuhan angkatan mendatang.” ujarnya.

 

 

error: Content is protected !!